Latest News

Tersandung Kasus Hukum, Bupati Kotabaru Tetap Pede Maju Pilkada

Bupati Kotabaru, Irhami Ridjani tetap pede maju dalam Pilkada Bupati Kotabaru 2015-2020 meski dirinya tersandung kasus hukum dan ditetapkan sebagai tersangka oleh  Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan.
     Saat ditemui pada acara pelantikan lima caretaker atau penjabat bupati/walikota di Banjarmasin kemarin, Irhami menyatakan dirinya tetap yakin dapat memenangkan pilkada Kotabaru , meski kasus hukum menghadangnya. “Masalah yang menimpa saya ini, kental dengan nuansa politik terkait pilkada, mungkin ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan saya,” tuturnya.
     Meski demikian, Irhami yang merupakan calon incumbent diusung Partai Nasdem tersebut dapat memenangkan pilkada Kotabaru, karena besarnya dukungan masyarakat terhadap dirinya.  Sebelumnya, Wakil Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kalsel, Ajun Komisaris Besar Asep Taufik, mengatakan Polda Kalsel tetap memperbolehkan Bupati Kotabaru, Irhami Ridjani yang kini berstatus tersangka kasus korupsi tetap mengikuti proses tahapan pilkada.
     “Sesuai aturannya meski berstatus tersangka, Bupati Kotabaru tetap boleh mengikuti tahapan pilkada. Kami tim penyidik sendiri tidak ingin dianggap mengganggu pelaksanaan pilkada,” ucapnya.
      Irhami Ridjani sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polda Kalsel, karena alasan kesibukan partai dan mengikuti tahapan pelaksanaan pilkada. Lebih jauh dikemukakan Asep Taufik, pihaknya akan berkoordinasi dengan kuasa hukum tersangka terkait rencana pemanggilan pemeriksaan ketiga terhadap Irhami Ridjani.
     Untuk diketahui Bupati Kotabaru, Irhami Ridjani yang menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) terkait klaim pembebasan lahan senilai Rp17,8 miliar, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan polda Kalsel untuk kedua kalinya.
      Bupati Kotabaru, Irhami Ridjani dinilai telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan wewenang dan memaksa pihak perusahaan untuk membayar klaim lahan miliknya diatas areal HGB PT ITP di Tarjun, Kotabaru. Irhami dikenakan pasal 12 huruf e UU nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi jo UU nomor 20/2001.
     Tersangka melakukan pemaksaan kepada karyawan dan direksi perusahaan dengan wujud ancaman, intimidasi dan menghambat proses perizinan kelistrikan yang diajukan pihak perusahaan. Selain itu, Bupati Kotabaru 2010-2015 ini juga menerbitkan 17 buah surat keterangan tanah palsu dan mengajukan ganti rugi penawaran harga Rp50.000 permeter kepada perusahaan.
     Tidak sampai disitu, sebagai bupati, Irhami juga mengancam akan memagar, membuldozer lahan dan menanam pohon di areal HGB perusahaan, hingga akhirnya perusahaan terpaksa membayar klaim lahan sebesar Rp17,8 miliar.

0 Response to "Tersandung Kasus Hukum, Bupati Kotabaru Tetap Pede Maju Pilkada"